Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Shihab
Pengusiran empat delegasi Front Pembela Islam (FPI) oleh sejumlah masyarakat Dayak di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 11 Februari, diduga karena sikap FPI yang kerap menimbulkan citra kekerasan. Karena itu, warga Dayak memilih menolak kedatangan mereka yang akan melakukan pelantikan FPI Kalteng dan peringatan Maulid Nabi.
Hal ini disampaikan pakar politik Islam Doktor Mohammad Nasih melalui sambungan telepon dengan VIVAnews, Senin, 13 Februari 2012.
Nasih, yang juga pengajar pascasarjana Universitas Indonesia, mengatakan bahwa citra kekerasan ini telah dijadikan legitimasi penolakan terhadap kedatangan FPI. "Selain itu, ada juga faktor politik yang membiarkan penolakan itu terjadi," katanya.
Sebab itu, Nasih mengimbau, bagi umat beragama agar menyampaikan dakwahnya dengan prinsip ramah, sehingga tidak terjadi penolakan dan kekerasan. "Bukan mengajarkan agama yang marah," ujar Nasih.
Kekerasan ini juga tidak lepas dari adanya sekelompok orang yang tidak puas dengan kinerja penegak hukum. Sikap pemerintah yang lamban hanya membuat keadaan semakin parah. Nasih mengatakan, Indonesia butuh pemimpin yang tegas agar kekerasan di masyarakat tidak terjadi. "Tidak boleh ada kekerasan, semua harus menghormati hukum."
Ketua Presidium Inter Religion Council (IRC) Din Syamsuddin juga menyesalkan sikap negara yang lamban dalam menyikapi polemik keagamanaan. Negara, menurut dia, seringkali tak hadir dalam kasus-kasus keagamaan yang terjadi di Indonesia.
Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, setiap organisasi punya hak hidup. Permasalahannya, seberapa kuat pemerintahan dan aparat keamanan menjamin sebuah organisasi.
Peneliti konflik di Kalimantan Tengah Doktor Rudi Sukandar mengatakan, penolakan warga Dayak ini semacam mekanisme bela diri. "Masyarakat melihat reputasi FPI tidak kondusif di wilayah tersebut," kata dia ketika dihubungi VIVAnews, Senin.
Rudi menjelaskan, di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit, pernah terjadi konflik pada 2001. "Masyarakat masih trauma," katanya. Apalagi wajah FPI yang ditampilkan media sarat dengan kekerasan. "Ini justru bisa mengganggu kerukunan umat beragama yang sudah kondusif," tutur associate researcher di Maarif Institute itu.
"Kalau FPI masuk, apakah ada jaminan, kebringasan yang dilakukan di wilayah lain tidak akan terjadi di Kalimantan? Daripada mengundang masalah, lebih baik melakukan pencegahan."
Yang juga jadi pertimbangan, tambah Rudi, Dayak adalah masyarakat yang majemuk. Dalam satu keluarga ada yang Islam, Kristen, dan kepercayaan Kaharingan. Kalau terjadi bentrok atas nama agama, perpecahan keluarga mungkin terjadi.
Rudi menambahkan, penolakan tidak ada kaitan dengan sikap anti-Islam. Di bagian pesisir mayoritas Islam, utara juga Islam. "Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak virus radikalisme."
Dia menambahkan, FPI bukan organisasi pertama yang ditolak. Pada 2001 lalu, saat konflik memanas, ada anggota organisasi sejenis FPI ditolak masuk Sampit.
Tak Ada Konflik
Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Shihab membantah bila penolakan delegasi pimpinan FPI Pusat itu terkait konflik dengan masyarakat setempat. "Yang ada para pejabat korup di Kalteng khawatir borok mereka dibongkar FPI," kata Rizieq di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Dia menilai penolakan itu dilakukan sekelompok preman bayaran dan dibiarkan oleh Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Zaky. "Bohong kalau Gubernur Kalteng tidak tahu dan tidak terlibat," kata Rizieq.
Karena itu, Rizieq menuntut kepolisian untuk memproses secara hukum Gubernur Kalteng, beserta para penggerak massa atau yang mereka sebut operator lapangan seperti Yanseb Binti, Lukas Tingkes, Sabran, dan lainnya.
Tidak tanggung-tanggung mereka juga meminta Kapalori Jenderal Polisi Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda Kalteng.
Menaggapi hal itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan bahwa penolakan FPI di Palangkaraya masih dalam proses penyelidikan. Tindakan-tindakan pengamanan yang dilakukan Polri dalam rangka pencegahan. "Jangan sampai ada tindak pidana, bukan melarang dan sebagainya," kata Timur usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin.
Menurut Timur, terkait tuntutan-tuntutan FPI agar menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah, dirinya tidak bisa serta-merta memenuhi permintaan itu. Tetapi, bila ada laporan resmi, gugatan, dan lain sebagainya, polisi akan menindaklanjuti.
"Kami akan tindak lanjuti seperti apa kenyataan di lapangan. Semua dilaksanakan dalam rangka pencegahan," kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Hingga saat ini, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang belum bisa dikonfirmasi terkait insiden ini. Pesan pendek VIVAnews belum direspons. Sementara, Juru bicara Polda Kalteng AKBP Albertus Sambe Sitorus yang dihubungi VIVAnews, ternyata baru pindah tugas satu bulan lalu. (sj)
0 komentar:
Posting Komentar